Begini, Bu , memang benar , untuk transaksi jual beli tanah harus dibuat melalaui PPAT, dalam hal ini bisa Camat, bisa juga Notaris yg sekaligus PPAT. Dalam kasus Ibu, dalam hal ini Lurah sifatnya hanya membantu proses pelaksanaan ke PPAT dhi Camat setempat.

Untuk pembelian sebagian tanah yg kebetulan tanahnya dimilki oleh beberapa orang, memang harus sepengetahuan pemilik yg lain, makanya dalam kasus Ibu KTP pemilik yg lain (ahli waris) dimintain KTP.

Untuk selanjutnya tetaplah berkomunikasi dengan Lurah ybs untuk proses pembuatan Akta PPAT nya.

Demikian, sebagai bahan masukan saja Bu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam

Maaf kalau tanggapan saya kurang lengkap, mungkin secara umum saja ya pak, sebagai gambaran mengenai pengurusan sertifikat. Lha wong saya bukan orang BPN juga bukan notaris, pak.

Begini, penyelesaian suatu sertifikat sangat relatif pak, tergantung kesiapan dan kelengkapan dokumennya dan tentu saja petugas yg mengurusnya. Yah rata2 2 s/d 3 bulan, tapi ada yang lebih, bahkan bisa sampai 6 s/d 12 bulan. Untuk tanah yg belum ada sertfikatnya (girik, petuk pajak dsb) bahkan memerlukan pengumuman di Surat Kabar selama 2 bulan, yg tujuannya untuk mengetahui apakah ada pihak yang berkeberatan atau tidak. Kemudian untuk tanah dengan luas tanah tertentu, harus melalui pejabat ditingkat kanwil.

Beberapa tahap dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat, mulai dari pendaftaran, pengukuran tanah, penerbitan keputusan hak dan terakhir penerbitan buku sertifikat. Nah pada saat pendafataran tanah ini lah diperlukan syarat2 yg lengkap mengenai identitas tanah bapak.

Satu hall lagi, karena sertfikat yag diurus BPN banyak , bukan hanya tanah kita, maka kita harus rajin2 nanyakan, ke BPN mengenai prosesnya. dengan demikian proses penerbitan sertifikatnya mendapatkan penanganan yg lebih intens.

Demikian pak, sekedar sharing saja pak. Terima kasih

thx

Mohon maaf baru bisa menanggapi pertanyaan Bapak. Maklum pak, ditempat saya internetnya sering gangguan.. hang melulu.

Berkenaan dgn pertanyaan bapak, kita diskusi saja ya pak, sekedar sharing, karena saya bukan pengacara dan juga bukan Notaris, hanya seneng nulis2 saja. Jadi kiranya tanggapan saya sebagai bahan masukan saja dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bapak untuk mengambil langkah lebih lanjut.

Saya belum jelas pak, sertifikat bapak hilang di BPN dalam kasus bagaimana?

a. Apakah hilang pada saat bapak mengurus penerbitan sertifikat itu, lalu ketika terbit, petugas BPN menginformasikan sertifikat hilang? dgn kata lain bapak belum pernah sampai memegang sertifikat itu? atau

b. Hiilang ketika bapak menyerahkan sertifikat ke petugas BPN, untuk mengurus sesuatu, misalnya balik nama, perubahan jenis hak dan sebagainya.

Apabila yg terjadi adalah seperti kasus (a), maka langkah pertama tentunya bapak menulis surat resmi ke kepala kantor BPN tempat sertifikat hilang tersebut, untuk mohon penerbitan sertifikat tersebut, karena memang sertfikat tsb belum terbit2, dengan tembusan pejabat yg terkait , dengan demikian kantor BPN tersebut segera mengambil langkah untuk menyelesaikan klaim bapak.

Dalam hal yg terjadi kasus (b), tetap, bapak wajib mengkonformasikan kembali ke BPN tersebut (tentunya bapak sdh melakukan ini karena sdh 3 tahun) dgn membuat surat kepada kepala BPN terkaitit untuk mhn penggantian sertifikat.

Dalam hal ini, penting sekali, bahwa Bapak harus aktif, dengan kata lain tidak hanya mengirim surat, lalu menunggu tanggapan.Lebih baik bapak datang langsung, mengirim surat sendiri, bikin tanda terima, lain waktu datangi lagi untuk konfirmasi surat tersebut, dan seterusnya.

Bicarakan baik-baik, dengan petugas BPN yg dulu menerima sertifikat bapak, apabila disini tidak ada titik temua upayakan menemui kepala BPN, tentunya akan memberikan alternatif penyelesaian yang tidak merugikan bapak.

Jgn lupa untuk menyiapkan bukti2 bahwa sertfikat bapak ada di BPN, formulir2 isian, tanda terima dst. Saya kurang tahu persis apa saja formulir2/dokumen2 yang bapak isi/buat ketika pertama kali bpk berhubungan dgn BPN tersebut.

Namun, secara umum perihal hilangnya sertifikat dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan baru dengan syarat2 sebagai berikut :
1. Laporan kehilangan dari kepolisan setempat
2.foto copy sertfikat
3.Surat keterangan dari lurah setempat yang menerangkan bahwa memang benar terdapat lokasi tanah sesuai copy sertifikat tersebut .
4. Keterangan2 lain yang membuktikan andalah yg berhak atas tanah tersebut, akta jual beli misalnya (dalam hal masih atasnama orang lain)
5.foto copy KTP
6. bukti lunas PBB
7. pengumuman kehilanagan sertifikat di media cetak, sekitar 2 bulan
8. dll

Nah pada saat proses pembuatan sertfikat penggnati ini juga nanti akan ada pengukuran ulang, peninjauan lokasi, dsb. Setelah semua sesuai dan tidak ada keberatan dari pihak ketiga, maka penerbitan sertifikat baru dapat dilaksanakan.

Mungkin ini saja pak, penjelasan saya hanya secara garis besar saja, untuk detilnya bapak mengenai tatacara & persyaratan penggnatian sertifikat bapak dapat menghubungi kantor pertanahan/BPN setempat atau dapat juga menggunkaan jasa Notaris.

Salam semoga bermanfaat, sekali lagi ini sekedar masukan kiranya bapak , sebagai salah satu bahan pertimbangan bapak. Terima kasih.

Salam