Kontrak

ANATOMI KONTRAK

KONTRAK 

Dalam menyusun  sebuah kontrak atau perjanjian, adalah menjadi keharusan bagi para pihak  untuk menyedari sepenuhnya dan mengetahui dengan jelas apa yang  sebenarnya mereka kehendaki  dan syarat-syarat apa yang disepakati  untuk dituangkan dalam kontrak atau perjanjian. Kelihatannya sederhana dan memang seharusnya begitu apabila orang mau membuat kontrak. Namun demikian, kadang kita melupakan hal-hal yang dalam pandangan kita nampak sepele, tapi ternyata kemudian menimbulkan masalah yang cukup membuat repot.  

Begini, sebelumnya saya ingin bercerita sedikit. Pada sebuah forum rapat yang melibatkan beberapa pihak guna membahas permasalahan pelaksanaan dari sebuah kontrak,  ketika rapat sudah berjalan beberapa saat, saya  mendengar salah seorang peserta (dari pihak ketiga), berbisik kepada temannya yang duduk di sebelahnya, kira -kira begini “wah pusing juga nih, selama ini kita kok tidak tahu ada pasal yang mengatur begini“. Lalu saya bertanya kepada yang bersangkutan, “Lho, memang bapak dulu tidak membacanya  sebelum kontrak ini ditandatangani?“ Yang bersangkutan menjawab sambil nyengir malu, ’’Ya baca sih pak, tapi tidak detil, saya pikir sama saja dengan kontrak-kontrak yang lain“.

Nah, bayangkan, sebuah transaksi dengan nilai yang cukup besar, tapi mereka tidak benar-benar memahami kontrak yang dibuat, tidak memahami apa yang sebenarnya mereka kehendaki atau syarat-syarat apa yang mereka sepakati  untuk dituangkan dalam perjanjian.   Memang, bagian tersulit dalam menyusun sebuah kontrak adalah bagaimana menterjemahkan apa yang kita kehendaki untuk disepakati dan menuangkannya dalam pasal-pasal atau klausula-klausula kontrak atau perjanjian agar menjadi suatu “bangunan“ kontrak yang rapi, kokoh dan  memberi pengertian yang jelas dan terang, yang bebas dari terminologi   yang kabur dan dapat diartikan berbeda-beda.

Untuk itu marilah pada kesempatan ini,  kita pelajari bersama, mengenai anatomi sebuah bangunan kontrak, dengan setiap susunan yang mencerminkan hirarki pokok pikiran yang mendasarinya. 

ANATOMI KONTRAK : 

Untuk menyusun sebuah kontrak, kita harus tahu “konstruksi“ kontrak tersebut. Ibarat sebuah bangunan kita harus tahu persis bagaimana dan dimana meletakan pondasi, tembok atap, pintu, jendela dan sebagainya.  Berikut di bawah ini – walaupun tidak selalu harus demikian – secara umum, dari segi materinya,  kontrak terbagi atas :        

I. JUDUL
II.   PENDAHULUAN   §         Pembuka
§         Komparisi (Identitas pihak-pihak)
§         Penjelasan/latar belakang kontrak (premis)
III.     ISI §         Definisi /Pengertian (Apabila diperlukan)
§         Transaksi
§         Ketentuan yg sifatnya spesifik
§         Ketentuan yg sifatnya umum
IV. PENUTUP  
V. LAMPIRAN (Apabila ada)

 Penjelasan untuk masing – masing hal tersebut di atas, adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini. 

Judul, tentu saja suatu judul perjanjian harus mencerminkan apa yang menjadi obyek perjanjian.  Judul perjanjian haruslah disusun dalam kalimat yang lugas, jelas dan singkat. 

PENDAHULUAN,  terbagi atas kalimat Pembuka, Identitas dan  Penjelasan, sebagai berikut :. 

§         Pembuka Berisi pembukaan perjanjian, yang biasanya berbunyi,  seperti sebagai berrikut :  Pada hari ini…tanggal..,  yang bertandatangan di bawah ini :..”. 

§         Komparisi / Identitas Para Pihak  Bagian ini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, namun sering kurang mendapatkan porsi sebagaimana yang seharusnya. Pada bagian ini dituliskan identitas para pihak. Apabila perorangan, maka yang wajib ditulis disini minimal adalah : nama, pekerjaan, alamat yang bersangkutan.  Apabila sebuah badan hukum, misalnya Perseroan Tebatas (PT), maka yang berhak tanda tangan disini, adalah adalah yang berhak mewakili, bertindak untuk dan atas nama PT yang besangkutan.  Apabila yang hendak menandatangani kontrak adalah Direkturnya,  maka harus dicantumkan dasar kewenangan direktur, sebagaimana terdapat dalam Akta pendirian/Anggaan dasar PT yang bersangkuan, dalam hal ini  perlu dituliskan  nomor dan tanggal Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT tersebut. Apabila yang akan menandatangani kontrak adalah salah seorang manajer atau pejabat di PT tersebut, maka  harus ada Kuasa.  Mengapa ini penting? Ini penting sebagai antisipasi apabila terjadi hal hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari dan kita mengetahui dengan siapa kita bertransaksi, apakah perorangan  atau badan hukum.   

§         Premis (Penjelasan/Latar Belakang kontrak) Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang atau alasan mengapa kontrak tersebut dibuat. Biasanya dituliskan sebagai berikut : “Para Pihak menerangkan terlebih dahulu, hal-hal sebagai berikut :”a.      bahwa… dstBagian ini juga merupakan bagian  penting dari sebuah kontrak. Bagian ini memberikan informasi hal-hal yang melatar-belakangi dbuatnya suatu kontrak. Dibagian ini silahkan tulisakan secara garis besar kronolgis yang melatarbelakngi perjanjian.  

ISI

 Selanjutnya, marilah kita masuk pada bagian ISI, yang dapat dibagi menjadi definisi/pengertian, transaksi, spesifik dan  umum, sebagai berikut di bawah ini.

 §         Definisi/Pengertian : Pasal ini mengatur   tentang berbagai definisi, istilah, interprestasi dalam kontrak. Memang klausula  ini tidak harus ada pada setiap kontrak, tergantung keperluannya. Klausula ini diperlukan apabila dalam materi pasal-pasal dalam kontrak terdapat berbagai terminologi yang harus dijelaskan, agar tidak mengulang-ulang penulisan pengertian dan istilah tersebut pada pasal-pasal berikutnya. 

§         Transaksi  Pasal ini mengatur  tentang transaksi atau obyek dari kontrak atau perjanjian tersebut. Bagian ini harus kita cermati benar, karena mengenai pokok atau obyek yang diperjanjikan, apakah itu perjanjian jual – beli barang atau  jasa, juga kerjasama lainnya. Sebagai contoh adalah, sebagai berikut : “PIHAK KEDUA bersedia untuk membeli dari  PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA bersedia untuk menjual kepada pihak KEDUA, barang berupa….dst..“  

§         Ketetuan  yg Spesifik Pasal ini mengatur hal-hal yang secara khusus hanya dikenal pada transaksi yang bersangkutan. Contoh klausula spesifik, misalnya dalam transaksi jual beli barang yang kondisinya sedemikian rupa sehingga memerlukan  penanganan khusus dalam pengirimannya, maka proses pengirimannya perlu diatur dalam perjanjian tersebut, seperti : “Penjual wajib menyerahkan barang obyek jual beli sebagaimaa dimaksud pada pasal 1 Perjanjian ini dalam keadaan terbungkus rapat dengan bahan aluminium foil dan …..“   

§         Ketentuan yang sifatnya Umum Adalah pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang sifatnya antisipatif dan pada umumnya klausula ini  terdapat pada hampir semua kontrak. Yang termasuk dalam klausula umum, misalnya antara lain , pasal yang mengatur    mengenai penyelesaian sengketa,  penyampingan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerd, Pemutusan Perjanjian (Termination), force majeure/sebab kahar, perubahan-perubahan/amandemen, kerahasiaan, larangan pengalihan pekerjaan, pekerjaan tambah kurang dan lain-lain.,   

Dari beberapa klausula umum tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sedikit disini,, antara lain adalah pasal yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa, penyampingan Pasal 1266 / 1267 dan pemutusan perjanjian (termination). 

Pada pasal “penyelesaian sengketa“,  biasanya diatur mengenai  opsi  untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan penyelesaian melalui forum peradilan. Penyelesaian  melalui forum peradilan sesuai keinginan para pihak   (Choice Of Forum) dapat meliputi, Pengadilan (dalam/luar negeri), Arbitrase (dalam Luar negeri), Mediasi, dan lain-lain.

Kemudian ketentuan mengenai penyampingan Pasal 1266 dan 1267, yang diatur dengan tujuan agar dalam hal terjadi pemutusan perjanjian sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak, tidak  harus melalui  lembaga pengadilan, cukup kesepakatan para pihak atau secara sepihak (hal ini masih mnjadi perdebatan dikalangan ahli hukum, apakah ketentuan Pasal tersebut dapat dikesampingkan atau tidak). 

Pemutusan Perjanjian (sebelum berakhirnya masa perjanjian). Ketentuan ini diperlukan dalam hal salah satu pihak memandang perlu memutus perjanjian sebelum berakhirnya masa kontrak karena dinilai pihak lainnya tersebut sudah tidak ada itikad baik atau tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan. Dalam Pasal ini perlu ditegaskan hal-hal yang mennyebabkan pemutusan perjanjian, baik atas kesepakatan para pihak mapun pemutusan secara sepihak.  

PENUTUP Pada bagian ini terdapat kalimat penutup, yang diikuti dengan penempatan kolom tanda tangan. Saya kira bagian ini, termasuk bagian LAMPIRAN, sudah jelas, sehingga tidak perlu dibahas disini.

MATERAI :

 Hal lain yang juga kerap menjadi pertanyaan adalah materai. Apakah  suatu Kontrak atau Perjanjian harus dibubuhi materai? Apalah seandainya tidak dibubuhi materai,  kontrak menjadi tidak sah? Secara singkat dapat saya tulis disini bahwa Materai tidak menentukan sah tidaknya suatu perjanjian,  namun materai merupakan kewajban para pembuat kontrak atau perjanjian kepada negara (semacam pajak).   Demikian, para pembaca yang budiman,  dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, akhirnya hanya sampai disini tulisan ini, dengan harapan kiranya tulisan ini dapat memberikan sedikit manfaat. Terima kasih (Setiawanheru). 

                                                                  —-000—-

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s